Optimalkan Pemahaman Hukum Aparatur Pemdes, Pemkab Bojonegoro Gelar Penyuluhan di 419 Desa

  • Whatsapp

Transbojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berupaya mengoptimalkan pemahaman dan kesadaran hukum khususnya bagi para Aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan penyuluhan digelar di Balai Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo, Rabu (23/2/2022).

Penyuluhan Hukum dengan tema bimbingan bagi Aparatur Pemerintahan Desa dalam penyelesaian hukum yang terjadi di desa tersebut dihadiri tim Bagian Hukum Setda, Camat Margomulyo bersama jajaran, Forkopimcam, dan aparatur Pemdes se-kecamatan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Bacaan Lainnya

Narasumber yang hadir adalah Lettu Kav. Rochim Sri Wahyu (Pasipers Kodim 0813 Bojonegoro), Bripka Andik (Penyidik 2 Tipikor Polres Bojoneggoro), Tejo (Jaksa Fungsional Kejari Bojonegoro), dan Afrizon (Jaksa Pengadilan Negeri Bojonegoro).

Bupati Bojonegoro Hj. Anna Mu’awanah dalam arahannya secara daring menuturkan bahwa seluruh warga mempunyai kewajiban untuk mematuhi undang-undang agar tidak terjadi penyalahgunaan di kemudian hari. Apabila seluruh para pemangku desa paham hukum, jika ada suatu permasalahan yang mengarah ke ranah hukum di desa bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah terlalu dahulu. Apabila benar-benar tidak dapat diselesaikan, segera diserahkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum).

“Kami meminta kepada seluruh pemangku kebijakan di desa untuk benar-benar menyimak penyuluhan hukum ini. Agar nantinya ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di desa. Sehingga tidak ada permasalahan berlarut-larut yang tidak dapat terselesaikan karena kurangnya pemahaman terhadap hukum,” tutur Bupati Anna.

Bripka Andik Penyidik 2 Tipikor Polres Bojoneggoro yang hadir sebagai narasumber mengungkapkan bahwa saat ini banyak terjadi tindak pidana korupsi. Itu banyak terjadi di tingkat desa karena banyaknya dana desa yang turun di desa.

Dalam hal ini, peran Polri sesuai dengan UU diemban oleh Bareskim Polri dan di tingkat Polres di unit tipikor.

“Kami dari kepolisian dalam bertugas telah diatur oleh undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia. Terkait dengan tipikor ada 7 jenis yaitu perbuatan merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan,” tandasnya, Kamis (24/2/2022).

Bagi aparatur pemerintah desa, lanjut dia, harus sering berkonsultasi tentang hukum yang berlaku di desa. Sehingga tidak terjadi penyalahaturan yang bertentangan dengan hukum. “Apabila ada kasus yang terjadi di desa bisa koordinasi ke Kapolsek atau Babinkabtibma, tentunya semua persyaratan harus sudah dilengkapi,” lanjutnya.

Selanjutnya Bapak Tejo yang juga narasumber dari Bidang Intelijen Kejari Bojonegoro menjelaskan jika terjadi dugaan pelanggaran hukum, apabila baru turun sprindik masih bisa diselesaikan dengan musyawarah. Akan tetapi apabila sudah dilakukan penyelidikan, maka proses hukum, hingga sidang kerugian harus dikembalikan kepada negara.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan