Bupati Bojonegoro Optimis Kemiskinan di Bojonegoro Tidak Naik, April Lakukan Verlap

  • Whatsapp

TrasBojonegoro.com – Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro kembali menggelar Sambang Desa untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Kali ini Sambang Desa digelar di Balai Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kamis (10/3/2022). Dalam kesempatan ini Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menegaskan optimis bahwa kemiskinan di Bojonegoro tidak naik.

Dalam kegiatan ini, selain Bupati Anna, juga hadir jajaran Forkopimda. Adapun tema yang dibahas pada Sambang Desa lali ini yaitu pengelolaan bantuan keuangan desa dan konsep pengelolaan sampah.

Bacaan Lainnya

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa bantuan keuangan desa (BKD) sumbernya dari APBD. Sehingga dalam pengelolaan anggaran harus berhati-hati dan sesuai dengan perundang-undangan. Maka, proses realisasi dana BKD ini dibagi menjadi dua tahap agar kinerjanya dapat terkontrol dengan baik.

“Setelah tahap pertama selesai dikerjakan, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi,” ucapnya.

Bupati Anna menambahkan bagi desa yang sudah mendapatkan BKD tahap pertama agar segera melaporkan secara administrasi surat pertanggungjawabannya. Sebab, BKD tahap kedua akan turun jika sudah dilaksanakan monitoring dan monev.

BKD tidak berhenti di tahun 2021 saja karena di tahun 2022 akan dilanjutkan kembali bagi desa yang baru cair 50 persen tahap pertama, dan akan dilanjutkan tahap kedua.

“Ada juga usulan baru kurang lebih sebanyak 156 desa yang akan mendapat bantuan keuangan desa,” jelasnya.

Bu Anna, sapaan akrabnya juga mengimbau kepada para kades agar dapat mengontrol proses jalannya BKD. Jangan sampai masuk dalam pelanggaran hukum terulang lagi. Apa yang telah direncanakan dan dikerjakan harus sesuai dengan apa yang dilaporkan.

Selain itu Bupati Perempuan pertama di Bojonegoro itu juga menuturkan bahwa pemkab Bojonegoro terus melakukan pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan mengurangi pengeluaran keuangan yaitu dengan bantuan sosial BPNT Daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat, bantuan beasiswa pendidikan, serta program tambahan gizi lansia.

Cara pengentasan kemiskinan yang kedua adalah menambah pemasukan. Dalam hal ini Pemkab Bojonegoro memberikan insentif bagi sektor keagamaan, RT/RW termasuk pemerintahan desa melalui ADD dinaikkan menjadi 12,5 persen, serta pembangunan kawasan.

Maka untuk memperkuat data, Pemkab Bojonegoro membentuk tim verifikasi data yaitu tim sensus verifikasi data kemiskinan daerah di mana bulan April data masuk dan akan kami lakukan intervensi bagi masyarakat miskin daerah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan