Bupati Bojonegoro Mendampingi Kajati Resmikan Restorative Justice Se-Jatim dan Apresiasi Peran Media

  • Whatsapp
IMG_20220331_171852_copy_359x185

TRANSBojonegoro – Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur meresmikan rumah perdamaian Restorative Justice (RJ) dan gedung barang bukti beserta rumdis Kejari di Kabupaten Bojonegoro bersama dengan 17 Kabupaten/Kota lainnya se-Provinsi Jawa Timur secara bersamaan, Kamis (31/3/2022). Peresmian secara simbolis dilaksanakan di Balai Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro.

Hadir jajaran Kejati Jawa Timur, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awannah, jajaran Forkopimda, Ketua jajaran asisten dan staf ahli, jajaran Ka OPD Kabupaten Bojonegoro, Forkopimca Bojonegoro, Kange Yune Bojonegoro, serta diikuti secara daring oleh 16 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

Rombongan disambut dengan Tari Langen Thengul, tari selamat datang dari Bojonegoro yang baru di-launching Februari lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro Badrut Tamam menuturkan, walau masih di tengah pandemi, Ibu Kajati berserta jajaran sempatkan hadir. Ini merupakan berkat Allah SWT. “Selamat datang di Bojonegoro,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Badrut Tamat mengatakan, ada lima rumah RJ di Kabupaten Bojonegoro. Pertama, Balai Desa Kauman, Balai Desa Pacul Kecamatan Kota Kabupaten Bojonegoro, Balai Desa Jipo di kecamatan Kepohbaru, Balai Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo, dan Balai Desa Balenrejo yang ada di Kecamatan Balen.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awannah mengatakan, mohon terus bimbingan dan arahannya agar pemerintahan yang good governance dan akuntabilitas menjadi semangat untuk menggunakan rumah RJ sebaik-baiknya.

“Selamat datang Ibu Kajati, kehadiran ibu di Bojonegoro memberikan semangat kami, memberikan motivasi dan juga energi positif bahwa kami senantiasa selalu harmonis untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan maupun kegiatan sosial, keagamaan, ekonomi,” pungkasnya.

Masih dikesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati mengatakan, ada beberapa peristiwa penerapan hukum yang seringkali mencederai keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat seakan-akan belum bisa terpenuhi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan