Transbojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meminta pemerintah desa mengelola keuangan desa dengan baik dan terus fokus pada tiga prioritas pembangunan. Yakni mengurangi kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan dengan mengurangi angka stunting, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah saat memberi sambutan acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Pendopo Malowopati Pemkab, Kamis (24/11/2022).
Sekda Nurul Azizah menegaskan saat ini sudah mendekati ujung tahun 2022. Sehingga harus ada refleksi dan evaluasi karena banyak program berasal dari dana desa, ataupun dana dari APBD.
“Apakah dalam pelaksanaan sudah tepat sasaran, sudah tepat waktu, serta sudah tepat dalam proses pertanggung jawaban,” ucapnya.
Dia menjelaskan era digital kini, perlu bersama-sama introspeksi dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan. Terutama sesuai program pemerintah pusat dalam tiga hal prioritas. Yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan dengan mengurangi angka stunting, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Karena program pemerintah sudah banyak diluncurkan di setiap desa meliputi dana desa yang bersumber dari APBD baik melalui BKK atau BKD,” ujarnya.
Nurul Azizah juga berharap masyarakat terus mengawal program pemerintah kabupaten, baik program pembangunan fisik maupun non fisik di Bojonegoro.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur Alexander Rubi Setyoadi mengatakan pemerintah desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satunya dengan strategi membangun dari pinggiran.
