Dalam laporannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengucapkan terimakasih atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS). Serta kepada gubernur dan walikota/bupati yang telah turut mendukung dan menjalankan komitmen dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
Pada tahun 2024, Indonesia ditargetkan dapat mencapai cakupan program JKN KIS atau lebih dikenal dengan UHC. Hal itu tertuang dalam Inpres 01 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
“Sejalan instruksi tersebut, kami telah bersinergi dengan Kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam memastikan terwujudnya perlindungan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk sehingga kehadiran program JKN KIS dapat dirasa manfaatnya oleh masyarakat serta melindungi masyarakat dari kemiskinan,” kata Ali Ghufron.
Dia melanjutkan jumlah kepesertaan JKN KIS terus meningkat dari tahun ke tahun sejak 2016. Per 1 Maret 2023 tercatat cakupan perlindungan kepesertaan program JKN KIS mencapai 252,17 juta jiwa atau 90,79% dari total penduduk. Ini menjadikan program JKN KIS Indonesia sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi.
“Terdapat 22 Provinsi dan 334 Kota/Kabupaten yang telah lebih awal mewujudkan UHC di wilayahnya dengan cakupan kepesertaannya lebih dari 95% dari total penduduk,” tambahnya.
Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy, menerangkan UHC merupakan salah satu target dalam pembangunan berkelanjutan ketiga yang dicanangkan oleh World Health Organization (WHO). Diharapkan pada tahun 2030 negara-negara di dunia dapat mencapainya.
Menurut dia, UHC tidak hanya soal penduduk yang menjadi peserta jaminan sosial kesehatan. Namun terdapat makna yang lebih jauh yaitu proporsi penduduk yang dapat mengakses pelayanan kesehatan, proporsi penduduk yang menggunakan pendapatannya untuk membiayai pelayanan kesehatan dan keadilan sosial khususnya bidang kesehatan dalam pelayanan serta pendanaannya bagi masyarakat.
Terpisah, Kabid PIKP, Panji Ariyo K menambahkan, Pemkab Bojonegoro pada bulan Oktober 2020 silam telah menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai satu-satunya daerah di Jawa Timur yang memperoleh penghargaaan UHC atau tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang tinggi.
